KLHK Diminta Perhatikan Kerusakan Danau Tondano

17-01-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan. Foto: Jaka/jk

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  untuk lebih memperhatikan kerusakan ekosistem di Danau Tondano, Provinsi Sulawesi yang semakin memprihatinkan. Menurut Bara, Danau Tondano memperlukan perhatian lebih serius akibat pencemaran dan sedimentasi yang semakin masif.

 

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menduga kerusakan yang terjadi di Danau Tondano adalah akibat dari aktivitas manusia yang ada di sana. Sehingga perlu ada penanganan agar kerusakan dapat diminimalisir.

 

“Saya menduga ini disebabkan kegiatan manusia di sana. Seperti ada penebangan hutan dan aktivitas pertanian serta kegiatan menangkap ikan di Danau Tondano. Karena kan potensi ikan di sana luar biasa,” ujar Bara saat rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

 

Bara menuturkan, jika diperlukan jajaran KLHK mampu memberikan sejumlah alat yang berfungsi untuk menjaga kebersihan Danau Tondano. Karena bagaimanapun sejumlah kerusakan yang terjadi harus dikendalikan.

 

“Pencemarannya luar biasa. Dari semua masalahnya yang tak terkendali yakni keberadaan eceng gondok, ini perlu perhatian khusus. Bisa dipertimbangkan di LHK yakni alat utk mengendalikan eceng gondok,” ungkap Bara.

 

Meski demikian, Bara mengucapkan terima kasih kepada KLHK yang memasukan Danau Tondano sebagai kawasan prioritas yang mendapatkan perhatian khusus di tahun 2019. KLHK, lanjut Bara, disarankan juga untuk mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Tondano untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Sehingga KLHK tidak bekerja sendirian.

 

“Saya mengucapkan terima kaish karena Danau Tondano telah masuk dalam agenda prioritas. Perlu ada perhatian khusus memang. Ini penting agar soal degradasi ekosistem bisa dikurangi atau diperlambat sehingga danau bisa diperbaiki ke depan,” tutup legislator dapil Sulawesi Utara itu. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...